Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disingkat BBM) oleh pemerintah Indonesia merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat. sebab, langkah menaikan BBM dengan alasan beban subsidi yang membengkak dan tidak tepat sasaran, bukanlah solusi yang tepat, tidak substansial. Menaikan harga BBM hanyalah langkah jangka pendek. Di naikan atau tidak, penggunaan BBM di Indonesia akan tetap seperti itu, tidak akan banyak merubah keadaan. Yang terjadi adalah harga bahan pokok akan naik, akan mahal.
Persoalannya bukan hanya tepat sasaran atau tidaknya, tetapi juga dampak dari kenaikan BBM tersebut terhadap rakyat. di Indonesia, setiap kali BBM naik, maka harga bahan pokok dan yang lainnya juga akan ikut naik. Hal inilah yang nantinya akan menambah beban rakyat kecil. Meskipun ada Bantuan Langsung Sementara Masyarkat (BLSM), hal tersebut tidaklah banyak membantu masyarakat kecil dalam menghadapi dampak kenaikan BBM. Terlebih BLSM hanya untuk jarak waktu 5 bulan. Selain tidak efektif dan substansial, BLSM hanya akan menumbuhkan mental ‘malas’ terhadap masyarakat dan cenderung pembodohan terhadap rakyat.
Jika alasan pemerintah menaikan harga BBM karena defisit anggaran, maka sebetulnya hal tersebut justru menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah telah gagal dalam mengoptimalkan potensi pajak. Apalagi jika melihat RAPBNP (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) 2013 yang menjadi dasar harga BBM naik, sangat kontradiktif. Semangat penghematan dan semangat penyehatan APBN benar-benar tidak terlihat, yang ada justru sebaliknya. RAPBNP lebih ekspansif. Belanja pemerintah meningkat, utang naik, sementara penerimaan pajak turun. Perpajakan turun sebesar 53,6 Triliun. Sedangkan belanja negara naik Rp. 39 Triliun. Sementara belanja lain-lain meningkat Rp. 53,6 Triliun. RAPBNP sekitar 60 % habis untuk subsidi belanja pegawai. Dengan demikian, alasan penghematan subsidi yang tidak tepat sasaran, hanyalah omong kosong. Hanyalah alasan yang sengaja dibuat-buat untuk kepentingan politis tertentu.
Berdasarkan hal tersebut, Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP. Hima Persis) menyatakan sikap sebagai berikut:
- Menolak rencana kebijakan Pemerintah Menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
- Mendesak Menteri-menteri terkait (Menko Perekonomian, Menteri ESDM dan Menkeu) untuk mundur karena tidak pro terhadap rakyat.
- Jika pemerintah tetap menaikan harga BBM, maka kami menuntut agar SBY-Boediono mundur karena telah gagal mensejahterakan rakyat.
- Mengintruksikan kepada seluruh level pimpinan Hima Persis untuk turun aksi merespon kebijakan kenaikan harga BBM
Demikian pernyataan ini kami sampaikan, agar menjadi perhatian semuanya.
Jakarta, 16 Juni 2013
Wamaa yadzadzakkaru illa ulul albab
Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam
(PP. Hima Persis)
Ttd
Nizar Ahmad Saputra
(Ketua Umum)
posted by: Data and Information Departement of Hima Persis Cianjur
0 komentar:
Post a Comment